SITUASI AKHIR PUNCAK JAYA: Dearah Operasi Militer (DOM) Diterapkan, Penduduk Diungsikan

Puncak Jaya SPMNews:  Permintaan Bupati Puncak Jaya, serta ketua Dewan Puncak Jaya kepada Gubernur, Pangdam, serta ke Pemerintah Puasat  untuk menjadikan Puncak Jaya sebagai Derah Operasi Militer (DOM)  di wilaya Puncak Jaya akhirnya dikabulkan oleh TNI/POLRI.  Menurut info yang kami terima dari orang terpercaya di PEMKAB Puncak Jaya bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan didalam minggu besok 17 Juni 2010. Persiapan dilakukan dari 4 titik (Empat Kabupaten) untuk pendropan pasukan TNI/POLRI, dari arah Tolikara, Puncak Jaya, Ilaga ( Kab. Puncak).

Menurut orang terpercaya tersebut mengatakan bahwa Anggaran yang dianggarkan dari dana Rakyat/ OTONOMI Khusus sebesar Rp.100m.

Semua rakyat di sekitar Tingginambut dan Pilia, Monia  di ungsikan ke kampung-kampung yang jauh dari daerah yang ditargetkan menjai Daerah Operasi Militer (DOM).

Sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi ke Wamena, ada ke Puncak Jaya, ada yang ke Tolikara. Operasi akan di jalankan jika ada komando bergerak dari Kapolda Papua dan Pangdam Papua, sedangkan komando untuk pendropan Pasukan serta Alat perang sudah dilakukan didalam minggu ini.

Pendropan pasukan membuat rakyat di 4 Kabupaten panic karena trauma dengan perlakuan TNI/POLRI didalam operasi-operasi sebelumnya.

Goliat Tabuni, Gen. TRWP nyatakan siap untuk berperang, namun ia masih mengadakan perhitungan amunisi karena mereka kekurangan Amunisi. Adik kandungnya seorang perempuan dikirim ke Vanimo untuk membeli amunisi, sayangnya ia masuk ke alamat dan orang yang salah sehingga dana sumbangan untuk membeli amunisi lenyap di pertengahan usahanya.

Demikian

SITUASI AKHIR PUNCAK JAYA: Dearah Operasi Militer (DOM) Diterapkan, Penduduk Diungsikan

Puncak Jaya SPMNews:  Permintaan Bupati Puncak Jaya, serta ketua Dewan Puncak Jaya kepada Gubernur, Pangdam, serta ke Pemerintah Puasat  untuk menjadikan Puncak Jaya sebagai Derah Operasi Militer (DOM)  di wilaya Puncak Jaya akhirnya dikabulkan oleh TNI/POLRI.  Menurut info yang kami terima dari orang terpercaya di PEMKAB Puncak Jaya bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan didalam minggu besok 17 Juni 2010. Persiapan dilakukan dari 4 titik (Empat Kabupaten) untuk pendropan pasukan TNI/POLRI, dari arah Tolikara, Puncak Jaya, Ilaga ( Kab. Puncak).

Menurut orang terpercaya tersebut mengatakan bahwa Anggaran yang dianggarkan dari dana Rakyat/ OTONOMI Khusus sebesar Rp.100m.

Semua rakyat di sekitar Tingginambut dan Pilia, Monia  di ungsikan ke kampung-kampung yang jauh dari daerah yang ditargetkan menjai Daerah Operasi Militer (DOM).

Sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi ke Wamena, ada ke Puncak Jaya, ada yang ke Tolikara. Operasi akan di jalankan jika ada komando bergerak dari Kapolda Papua dan Pangdam Papua, sedangkan komando untuk pendropan Pasukan serta Alat perang sudah dilakukan didalam minggu ini.

Pendropan pasukan membuat rakyat di 4 Kabupaten panic karena trauma dengan perlakuan TNI/POLRI didalam operasi-operasi sebelumnya.

Goliat Tabuni, Gen. TRWP nyatakan siap untuk berperang, namun ia masih mengadakan perhitungan amunisi karena mereka kekurangan Amunisi. Adik kandungnya seorang perempuan dikirim ke Vanimo untuk membeli amunisi, sayangnya ia masuk ke alamat dan orang yang salah sehingga dana sumbangan untuk membeli amunisi lenyap di pertengahan usahanya.

Demikian

OPM Diwarning Segerah Menyerah

JAYAPURA- Tak ada ampun lagi bagi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), yang belakangan ini banyak melakukan aksi-aksi penembakan di Puncak Jaya. Pemda dan DPRD Puncak Jaya sepertinya sudah gerah dengan aksi-aksi seperatis tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Papua, mewarning TPN/OPM yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, untuk segera menyerah.

Jika tidak, TNI dan Polri akan diberikan akses yang seluas-luasnya, mengejar dan menangkap kawanan separatis tersebut. "Kami memberikan kesempatan kepada OPM yang selama ini selalu mengacau di Puncak Jaya, untuk menyerah, batas waktunya hingga 28 Juni mendatang. Bila tidak, maka Pemda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat akan meminta Polri menumpas kelompok yang kerap membuat resah itu," tegas Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sebelum TNI/Polri diberikan akses seluas-luasnya melakukan pengejaran, langkah-langkah yang akan ditempuh, meminta seluruh distrik-distrik yang ada di Puncak Jaya, bila ada warganya yang ikut OPM, segera memanggil pulang. Bagi warga Puncak Jaya, yang mengetahui adanya warga luar berada di sekitar Tingginambut (Markas OPM), untuk mengusirnya. "Ada sejumlah orang dari luar Puncak Jaya saat ini berada dan bergabung dengan OPM Tingginambut. Bila warga mengetahuinya, segera di usir," kata Nesko. Menurut Nesko, sesuai kesepakatan sebagian besar warga Puncak Jaya, siap berperang secara adat dengan kelompok separatis. Namun, bila ada perlawanan dari kelompok yang tergolong sadis itu, maka penangannya akan diserahkan kepada TNI/Polri. "Kami akan mengevaluasi langkah-langkah diambil, jika kelompok separatis tidak mengindahkan, TNI/Polri akan diminta secara penuh untuk menumpas mereka," tandasnya. Hal senada juga dikatakan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, bila kelompok separatis tidak menghentikan aksinya da segera menyerah, akan meminta TNI/Polri mengejar dan menangkap mereka. "Saya kira kesabaran itu ada batasnya, bila semua cara pendekatan sudah dilakukan tapi tidak mempan, ya harus represif. Separatis bukan hanya musuh Puncak Jaya tapi musuh indonesia, karena mereka mencoba merongrong kedaulatan negara,"tegasnya.

Sebelum TNI/Polri melakukan pengejaran dan penangkapan, sambung Enembe, pihaknya akan terlebih dahulu mengevakuasi seluruh warga yang berada di sekitar Tingginambut. Lalu akan menancapkan bendera merah putih di sejumlah titik sebagai tanda dilakukannya pengejaran. "Menghindari jatuhnya korban dari warg tak berdosa, warga yang berada di sekitar Tingginambut yang selama ini dijadikan markas OPM, akan kami evakuasi ke tempat aman," ujarnya.
Sudah ratusan warga dibawah ancaman saat ini dipaksa kelompok separatis untuk bergabung dengan mereka. Kelompok yang 2 tahun terakhir selalu menebar teror, memiliki puluhan senjata api hasil rampasan dari TNI/Polri.

DPRP
Sementara itu, DPRP menyatakan siap mendampingi Pemda Kabupaten Puncak Jaya serta melibatkan Gubernur, DPRP, Pangdam, Polda, tokoh tokoh masyarakat di Pegunungan Tengah untuk melakukan dialog dengan pimpinan TPN/OPM terkait aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
“Saya seorang saudara Goliat Tabuni merasa kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang selalu menyalahkan TPN/OPM. Padahal kini muncul 4 kelompok di Puncak Jaya yang melakukan aksi penembakan untuk menghalangi pembangunan. Mari bersama mencari solusi untuk rakyat kami” ujar anggota DPRP Deer Tabuni SE MSi kepada Bintang Papua di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (14/5). Dikatakan Deer, tak ada cara lain selain melakukan dialog besar difasilitasi semua elemen untuk betul betul melihat kenapa rakyat membuat kekacauan. Untuk itu pemerintah segera menanggapi dan membuka pintu untuk rakyat Pegunungan Tengah.
Sekedar diketahui, aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua disikapi serius oleh pemerintah daerah setempat dan berbagai komponen masyarakat.

Bahkan kelompok TPN/OPM itu dideadline untuk menyerahkan diri dan mengembalikan senjata api hasil rampasannya hingga 28 Juni mendatang. Jika tidak, pemerintah daerah dan masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya ke aparat untuk menangani TPN/OPM itu.

Terkait ulah TPN/OPM yang telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dan mengganggu keamanan bagi masyarakat setempat, maka seluruh komponen masyarakat yang ada di 8 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya mulai darei tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala suku, kepala kampung bersama DPRD, pemerintah daerah termasuk aparat keamanan TNI/Polri melakukan pertemuan di Aula Distrik Mulia, Selasa (1/5) lalu yang membahas tentang persoalan keamanan yang selema ini terjadi di Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe SIP membenarkan pertemuan tersebut, pemerintah daerah telah menentukan sikapnya terkait persoalan yang tak dapat ditolerir lagi ini bahkan ultimatum yang disepakati dan dikeluarkan bahwa 28 Juni 2010 mendatang pihaknya meminta kepada masyarakat agar untuk segera memanggil keluarga keluarga yang ada di markas TPN/OPM dibawah komando Goliat Tabuni dkk. (Jir/mdc)

OPM Diwarning Segerah Menyerah

JAYAPURA- Tak ada ampun lagi bagi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), yang belakangan ini banyak melakukan aksi-aksi penembakan di Puncak Jaya. Pemda dan DPRD Puncak Jaya sepertinya sudah gerah dengan aksi-aksi seperatis tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Papua, mewarning TPN/OPM yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, untuk segera menyerah.

Jika tidak, TNI dan Polri akan diberikan akses yang seluas-luasnya, mengejar dan menangkap kawanan separatis tersebut. "Kami memberikan kesempatan kepada OPM yang selama ini selalu mengacau di Puncak Jaya, untuk menyerah, batas waktunya hingga 28 Juni mendatang. Bila tidak, maka Pemda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat akan meminta Polri menumpas kelompok yang kerap membuat resah itu," tegas Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sebelum TNI/Polri diberikan akses seluas-luasnya melakukan pengejaran, langkah-langkah yang akan ditempuh, meminta seluruh distrik-distrik yang ada di Puncak Jaya, bila ada warganya yang ikut OPM, segera memanggil pulang. Bagi warga Puncak Jaya, yang mengetahui adanya warga luar berada di sekitar Tingginambut (Markas OPM), untuk mengusirnya. "Ada sejumlah orang dari luar Puncak Jaya saat ini berada dan bergabung dengan OPM Tingginambut. Bila warga mengetahuinya, segera di usir," kata Nesko. Menurut Nesko, sesuai kesepakatan sebagian besar warga Puncak Jaya, siap berperang secara adat dengan kelompok separatis. Namun, bila ada perlawanan dari kelompok yang tergolong sadis itu, maka penangannya akan diserahkan kepada TNI/Polri. "Kami akan mengevaluasi langkah-langkah diambil, jika kelompok separatis tidak mengindahkan, TNI/Polri akan diminta secara penuh untuk menumpas mereka," tandasnya. Hal senada juga dikatakan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, bila kelompok separatis tidak menghentikan aksinya da segera menyerah, akan meminta TNI/Polri mengejar dan menangkap mereka. "Saya kira kesabaran itu ada batasnya, bila semua cara pendekatan sudah dilakukan tapi tidak mempan, ya harus represif. Separatis bukan hanya musuh Puncak Jaya tapi musuh indonesia, karena mereka mencoba merongrong kedaulatan negara,"tegasnya.

Sebelum TNI/Polri melakukan pengejaran dan penangkapan, sambung Enembe, pihaknya akan terlebih dahulu mengevakuasi seluruh warga yang berada di sekitar Tingginambut. Lalu akan menancapkan bendera merah putih di sejumlah titik sebagai tanda dilakukannya pengejaran. "Menghindari jatuhnya korban dari warg tak berdosa, warga yang berada di sekitar Tingginambut yang selama ini dijadikan markas OPM, akan kami evakuasi ke tempat aman," ujarnya.
Sudah ratusan warga dibawah ancaman saat ini dipaksa kelompok separatis untuk bergabung dengan mereka. Kelompok yang 2 tahun terakhir selalu menebar teror, memiliki puluhan senjata api hasil rampasan dari TNI/Polri.

DPRP
Sementara itu, DPRP menyatakan siap mendampingi Pemda Kabupaten Puncak Jaya serta melibatkan Gubernur, DPRP, Pangdam, Polda, tokoh tokoh masyarakat di Pegunungan Tengah untuk melakukan dialog dengan pimpinan TPN/OPM terkait aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
�Saya seorang saudara Goliat Tabuni merasa kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang selalu menyalahkan TPN/OPM. Padahal kini muncul 4 kelompok di Puncak Jaya yang melakukan aksi penembakan untuk menghalangi pembangunan. Mari bersama mencari solusi untuk rakyat kami� ujar anggota DPRP Deer Tabuni SE MSi kepada Bintang Papua di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (14/5). Dikatakan Deer, tak ada cara lain selain melakukan dialog besar difasilitasi semua elemen untuk betul betul melihat kenapa rakyat membuat kekacauan. Untuk itu pemerintah segera menanggapi dan membuka pintu untuk rakyat Pegunungan Tengah.
Sekedar diketahui, aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua disikapi serius oleh pemerintah daerah setempat dan berbagai komponen masyarakat.

Bahkan kelompok TPN/OPM itu dideadline untuk menyerahkan diri dan mengembalikan senjata api hasil rampasannya hingga 28 Juni mendatang. Jika tidak, pemerintah daerah dan masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya ke aparat untuk menangani TPN/OPM itu.

Terkait ulah TPN/OPM yang telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dan mengganggu keamanan bagi masyarakat setempat, maka seluruh komponen masyarakat yang ada di 8 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya mulai darei tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala suku, kepala kampung bersama DPRD, pemerintah daerah termasuk aparat keamanan TNI/Polri melakukan pertemuan di Aula Distrik Mulia, Selasa (1/5) lalu yang membahas tentang persoalan keamanan yang selema ini terjadi di Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe SIP membenarkan pertemuan tersebut, pemerintah daerah telah menentukan sikapnya terkait persoalan yang tak dapat ditolerir lagi ini bahkan ultimatum yang disepakati dan dikeluarkan bahwa 28 Juni 2010 mendatang pihaknya meminta kepada masyarakat agar untuk segera memanggil keluarga keluarga yang ada di markas TPN/OPM dibawah komando Goliat Tabuni dkk. (Jir/mdc)

Indonesia Dituntut Kembalikan Tanah dan Rakyat Papua Barat

Puluhan orang yang tergabung dalam kelompok Demokrasi HAM untuk Papua menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Rabu (12/5) siang untuk memperingati Hari Pelanggaran HAM Sedunia yang jatuh pada Rabu (12/5).JAYAPURA—-Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Demokrasi HAM untuk Papua menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Rabu (12/5) siang. Aksi unjukrasa ini digelar untuk memperingati Hari Pelanggaran HAM Sedunia yang jatuh pada Rabu (12/5).

Setelah tiba di Halaman DPRP, para pengunjukrasa mengutus beberapa orang delegasi untuk menemui pimpinan dan anggota DPRP. Beberapa saat kemudian agggota Komisi B DPRP turun untuk menemui para pengunjukrasa antara lain Thomas Sandegau, Deer Tabuni, Rosiawati serta Pdt Philipus Sabela.

Koordinator Lapangan Demokrasi HAM untuk Papua Mako Tabuni menyerahkan aspirasi mereka dan diterima Deer Tabuni, antara lain menuntut pemerintah Indonesia segera mengembalikan tanah dan rakyat Papua Barat ke pangkuan PBB, karena kasus pelanggaran HAM berat belum dituntaskan oleh NKRI serta meminta PBB dan dunia internasional segera menghentikan dana Otsus.

Deer Tabuni mengutarakan aspirasi yang disampaikan Demokrasi HAM untuk Papua mengatakan pihaknya menerima aspirasi ini dan akan memberikan kepada Komisi A DPRP yang membidangi politik kebetulan semuanya sedang berada di Jakarta untuk bertemu Mendagri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperjuangkan SK MRP No 14 Tahun 2009.

Aparat Samapta Polresta Jayapura didukung anggota Brimob Polda Papua melakukan pengawasan ketat mulai dari pintu gerbang hingga halaman Gedung DPRP. (mdc)

Pengibaran Bintang Kejora di MRP Kembali Disidangkan

Suasana sidang kasus makar dengan terdakwa Sem Yaru.JAYAPURA-Sidang kasus makar yaitu pengibaran Bintang Kejora di halaman kantor MRP Kotaraja, dengan terdakwa Semuel Yaru dan Luther Wrait, Rabu (12/5) kemarin kembali dilanjutkan dengan menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah dua orang security Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan satu orang anggota polisi. Para saksi tersebut berada di TKP (halaman kantor MRP) saat Sem Yaru CS mengibarkan Bintang Kejora.

Namun karena pertimbangan waktu dan masih banyaknya agenda sidang, sehingga saksi yang diperiksa hanya du orang security Kantor MRP masing-masing Daniel O Wanggai dan Frengki. Kedua saksi di depan majelis hakim mengakui saat kedua terdakwa datang dengan massa pada 16 November 2009 sekitar pukul 10.00 WIT sedang melaksanakan tugas pengamanan kantor MRP.

Salah satu saksi bernama Daniel O Wanggai yang ditemui sebelum sidang menceritakan bahwa saat datang terdakwa Sem Yaru tidak langsung dengan massa dan juga tidak langsung mengibarkan bendera Bintang Kejora. ‘’Saat datang hanya sempat mengungkapkan kata-kata merdeka beberapa kali kemudian pergi. Tidak lama kemudian datang lagi dengan massa dan di tengah halaman Kantor MRP Sem Yaru mengeluarkan bendera yang disimpan di kantongnya kemudian diikatkan pada batang pohon pinang,’’ cerintanya.

Dikatakan, saat demo tersebut, tidak ada anggota MRP yang menemui ataupun menerima aspirasinya. ‘’Waktu itu yang menemui para pengunjung hanya Ibu Angganita Waly. Bukan anggota MRP,’’ ungkapnya.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Puji Wijayanto,SH tampak kedua terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukum sebanyak delapan orang dari LHB Papua dan sejumlah advokad dari lembaga advokatd lainnya. Sidang pemeriksaan saksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut ditunda hari Kamis (20/5) masih dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sekedar diketahui, Semuel Yaru (52) dan Luther Wrait (52) bersama satu orang yang masih DPO bernama Alex Mebri adalah secara bersama-sama merencanakan aksi unjuk rasa dan dalam pelaksanaannya, Semuel Yaru adalah penanggungjawab demo sekaligus sebagai juru bicara, Luther Wrait sebagai pengkoordinir dan pengumpul massa dan Alex Mebri bertugas menyiapkan pamflet dan bendera Bintang Kejora.

Dalam aksi demo tersebut, Sem Yaru dengan membawa bendera Bintang Kejora yang diikat pada batang phon pinang sepanjang 2,5 meter. Dalam orasinya Sem Yaru mengatakan bahwa Otsus gagal dan hanya dirasakan segelintir orang saja.

Selain itu juga dikatakan bahwa Otsus yang merupakan hasil perjuangan rakyat Papua, sehingga hasilnya harus untuk rakyat Papua dan apabila Otsus gagal maka lebih baik kita merdeka. Orasi tersebut kemudian disambut oleh sekitar 50 orang yang ikut aksi demo dengan teriakan merdeka berulang-ulang.

Atas perbuatannya Sem Yaru dan Luther Wrait oleh JPU A Harry,SH mendakwanya dengan pasal makar, yakni untuk Sem Yaru Pasal 106 KUHP subsidair pasal 110 ayat (1) ke-2 dan pasal 160 KUHP tentang. Sedangkan untuk Luther Wrait karena perannya hanya membantu sehingga ditambah dengan pasal 56 KUHP.(cr-10)

bintangpapua.com

Indonesia Dituntut Kembalikan Tanah dan Rakyat Papua Barat

Puluhan orang yang tergabung dalam kelompok Demokrasi HAM untuk Papua menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Rabu (12/5) siang untuk memperingati Hari Pelanggaran HAM Sedunia yang jatuh pada Rabu (12/5).JAYAPURA�-Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Demokrasi HAM untuk Papua menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Rabu (12/5) siang. Aksi unjukrasa ini digelar untuk memperingati Hari Pelanggaran HAM Sedunia yang jatuh pada Rabu (12/5).

Setelah tiba di Halaman DPRP, para pengunjukrasa mengutus beberapa orang delegasi untuk menemui pimpinan dan anggota DPRP. Beberapa saat kemudian agggota Komisi B DPRP turun untuk menemui para pengunjukrasa antara lain Thomas Sandegau, Deer Tabuni, Rosiawati serta Pdt Philipus Sabela.

Koordinator Lapangan Demokrasi HAM untuk Papua Mako Tabuni menyerahkan aspirasi mereka dan diterima Deer Tabuni, antara lain menuntut pemerintah Indonesia segera mengembalikan tanah dan rakyat Papua Barat ke pangkuan PBB, karena kasus pelanggaran HAM berat belum dituntaskan oleh NKRI serta meminta PBB dan dunia internasional segera menghentikan dana Otsus.

Deer Tabuni mengutarakan aspirasi yang disampaikan Demokrasi HAM untuk Papua mengatakan pihaknya menerima aspirasi ini dan akan memberikan kepada Komisi A DPRP yang membidangi politik kebetulan semuanya sedang berada di Jakarta untuk bertemu Mendagri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperjuangkan SK MRP No 14 Tahun 2009.

Aparat Samapta Polresta Jayapura didukung anggota Brimob Polda Papua melakukan pengawasan ketat mulai dari pintu gerbang hingga halaman Gedung DPRP. (mdc)

Pengibaran Bintang Kejora di MRP Kembali Disidangkan

Suasana sidang kasus makar dengan terdakwa Sem Yaru.JAYAPURA-Sidang kasus makar yaitu pengibaran Bintang Kejora di halaman kantor MRP Kotaraja, dengan terdakwa Semuel Yaru dan Luther Wrait, Rabu (12/5) kemarin kembali dilanjutkan dengan menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah dua orang security Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan satu orang anggota polisi. Para saksi tersebut berada di TKP (halaman kantor MRP) saat Sem Yaru CS mengibarkan Bintang Kejora.

Namun karena pertimbangan waktu dan masih banyaknya agenda sidang, sehingga saksi yang diperiksa hanya du orang security Kantor MRP masing-masing Daniel O Wanggai dan Frengki. Kedua saksi di depan majelis hakim mengakui saat kedua terdakwa datang dengan massa pada 16 November 2009 sekitar pukul 10.00 WIT sedang melaksanakan tugas pengamanan kantor MRP.

Salah satu saksi bernama Daniel O Wanggai yang ditemui sebelum sidang menceritakan bahwa saat datang terdakwa Sem Yaru tidak langsung dengan massa dan juga tidak langsung mengibarkan bendera Bintang Kejora. ��Saat datang hanya sempat mengungkapkan kata-kata merdeka beberapa kali kemudian pergi. Tidak lama kemudian datang lagi dengan massa dan di tengah halaman Kantor MRP Sem Yaru mengeluarkan bendera yang disimpan di kantongnya kemudian diikatkan pada batang pohon pinang,�� cerintanya.

Dikatakan, saat demo tersebut, tidak ada anggota MRP yang menemui ataupun menerima aspirasinya. ��Waktu itu yang menemui para pengunjung hanya Ibu Angganita Waly. Bukan anggota MRP,�� ungkapnya.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Puji Wijayanto,SH tampak kedua terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukum sebanyak delapan orang dari LHB Papua dan sejumlah advokad dari lembaga advokatd lainnya. Sidang pemeriksaan saksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut ditunda hari Kamis (20/5) masih dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sekedar diketahui, Semuel Yaru (52) dan Luther Wrait (52) bersama satu orang yang masih DPO bernama Alex Mebri adalah secara bersama-sama merencanakan aksi unjuk rasa dan dalam pelaksanaannya, Semuel Yaru adalah penanggungjawab demo sekaligus sebagai juru bicara, Luther Wrait sebagai pengkoordinir dan pengumpul massa dan Alex Mebri bertugas menyiapkan pamflet dan bendera Bintang Kejora.

Dalam aksi demo tersebut, Sem Yaru dengan membawa bendera Bintang Kejora yang diikat pada batang phon pinang sepanjang 2,5 meter. Dalam orasinya Sem Yaru mengatakan bahwa Otsus gagal dan hanya dirasakan segelintir orang saja.

Selain itu juga dikatakan bahwa Otsus yang merupakan hasil perjuangan rakyat Papua, sehingga hasilnya harus untuk rakyat Papua dan apabila Otsus gagal maka lebih baik kita merdeka. Orasi tersebut kemudian disambut oleh sekitar 50 orang yang ikut aksi demo dengan teriakan merdeka berulang-ulang.

Atas perbuatannya Sem Yaru dan Luther Wrait oleh JPU A Harry,SH mendakwanya dengan pasal makar, yakni untuk Sem Yaru Pasal 106 KUHP subsidair pasal 110 ayat (1) ke-2 dan pasal 160 KUHP tentang. Sedangkan untuk Luther Wrait karena perannya hanya membantu sehingga ditambah dengan pasal 56 KUHP.(cr-10)

bintangpapua.com

Tidak Benar OPM Merampok Emas di Paniai

Juru Bicara TPN/OPM Wilayah Paniai, Salmon Magay membantah tudingan beberapa pihak yang mengatakan bahwa mereka merampok emas dan menyandera beberapa pendulang di Degewo, Paniai seperti pemberitaan beberapa media di Jakarta.

OCTHO- Tidak benar ada perampokan emas dan menyandera para pendulang di Paniai, kami datang meminta hak kami di areal pendulangan, karena sejak keberadaan para penambang, hak kami tidak pernah di bayarkan.

Hal ini di ungkapkan Salmon Magay, Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Paniai, pimpinan Tadius Yogi ketika menghubungi media ini, Kamis (29/04) kemarin.

Menurut Magay, jika ada yang mengklaim TPN/OPM datang untuk merampok emas dan menyandera para pendulang di sana, itu sangat keliru dan tidak benar. “keliru jika kami di tuduh datang untuk merampok,” pungkasnya.

Lebih lanjut Magay juga menuturkan bahwa kehadiran anggota TPN/OPM di areal pendulangan atas permintaan para pengusaha. “kami di minta oleh para pengusaha untuk menjaga dan mengamankan keberadaan mereka, karena ada opini yang terbangun bahwa PT FI akan membuka cabang baru di Degeuw,” tegasnya.

Ketika di singgung nama-nama pengusaha yang meminta bantuan tersebut, Magay enggan menyebutkan, namun katanya mereka pernah layangkan surat resmi, yang intinya meminta OPM membeking keberadaan mereka. “saat itu para pengusaha takut, jika PT FI hadir disana, sudah tentu keberadaan mereka akan tersingkir, padahal disitu tempat mereka mencari nafkah” urainya menjelaskan.

Salmon juga menyayangkan pemberitaan beberapa media besar di Jakarta, seperti Harian Cetak Kompas yang mana tidak konfrimasi dengan mereka terkait kebenaran berita tersebut.

“seharusnya wartawan Kompas yang menulis berita perlu konfrimasi dengan kami terkait kebenaran berita tersebut, jangan tanyakan kepada sumber yang tidak tahu persoalan ini, apalagi jika sumber tersebut memiliki kepentingan tertentu,” tambahnya.

Beberapa media di Jakarta yang di tuding tidak professional dalam pemberitaan tersebut, adalah Kompas Cetak, Viva News dan Koran Tempo, Batavia.co.id serta Okezone.com. Sedangkan media di Papua, adalah Papua Pos. Media diatas memuat berita tersebut pada Rabu, (28/04) dan Kamis (29/04). Salah satunya harian Kompas cetak memuat berita tersebut sebagai berita utama. (op)

 

Source: http://pogauokto.blogspot.com/2010/04/tidak-benar-opm-merampok-emas-di-paniai.html

Tidak Benar OPM Merampok Emas di Paniai

Juru Bicara TPN/OPM Wilayah Paniai, Salmon Magay membantah tudingan beberapa pihak yang mengatakan bahwa mereka merampok emas dan menyandera beberapa pendulang di Degewo, Paniai seperti pemberitaan beberapa media di Jakarta.

OCTHO- Tidak benar ada perampokan emas dan menyandera para pendulang di Paniai, kami datang meminta hak kami di areal pendulangan, karena sejak keberadaan para penambang, hak kami tidak pernah di bayarkan.

Hal ini di ungkapkan Salmon Magay, Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Paniai, pimpinan Tadius Yogi ketika menghubungi media ini, Kamis (29/04) kemarin.

Menurut Magay, jika ada yang mengklaim TPN/OPM datang untuk merampok emas dan menyandera para pendulang di sana, itu sangat keliru dan tidak benar. �keliru jika kami di tuduh datang untuk merampok,� pungkasnya.

Lebih lanjut Magay juga menuturkan bahwa kehadiran anggota TPN/OPM di areal pendulangan atas permintaan para pengusaha. �kami di minta oleh para pengusaha untuk menjaga dan mengamankan keberadaan mereka, karena ada opini yang terbangun bahwa PT FI akan membuka cabang baru di Degeuw,� tegasnya.

Ketika di singgung nama-nama pengusaha yang meminta bantuan tersebut, Magay enggan menyebutkan, namun katanya mereka pernah layangkan surat resmi, yang intinya meminta OPM membeking keberadaan mereka. �saat itu para pengusaha takut, jika PT FI hadir disana, sudah tentu keberadaan mereka akan tersingkir, padahal disitu tempat mereka mencari nafkah� urainya menjelaskan.

Salmon juga menyayangkan pemberitaan beberapa media besar di Jakarta, seperti Harian Cetak Kompas yang mana tidak konfrimasi dengan mereka terkait kebenaran berita tersebut.

�seharusnya wartawan Kompas yang menulis berita perlu konfrimasi dengan kami terkait kebenaran berita tersebut, jangan tanyakan kepada sumber yang tidak tahu persoalan ini, apalagi jika sumber tersebut memiliki kepentingan tertentu,� tambahnya.

Beberapa media di Jakarta yang di tuding tidak professional dalam pemberitaan tersebut, adalah Kompas Cetak, Viva News dan Koran Tempo, Batavia.co.id serta Okezone.com. Sedangkan media di Papua, adalah Papua Pos. Media diatas memuat berita tersebut pada Rabu, (28/04) dan Kamis (29/04). Salah satunya harian Kompas cetak memuat berita tersebut sebagai berita utama. (op)

 

Source: http://pogauokto.blogspot.com/2010/04/tidak-benar-opm-merampok-emas-di-paniai.html

OPM Rekrut Ratusan Warga Papua

VIVAnews - Dalam setahun terakhir, kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di bawah pimpinan Goliat Tabuni, yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya Papua, diduga merekrut ratusan warga menjadi anggota.

Warga kemudian dilatih menggunakan senjata dan berperang gerilya. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Nesko Wenda kepada VIVAnews di Jayapura, Rabu 28 April 2010.

“Dari informasi yang kami peroleh, ada sekitar 400 warga dari berbagai Distrik di Puncak Jaya berhasil direkrut menjadi anggota OPM pimpinan Goliat Tabuni. Selanjutnya mereka dididik di markas OPM di Tingginambut,’’ ujarnya.

Warga direkrut dalam kondisi terpaksa, pasalnya, jika tidak mengindahkan keinginan kelompok OPM yang terkenal sadis itu, harta bahkan nyawa mereka bisa melayang.

“Sebagian warga dalam kondisi dilema dan tertekan. Bila tidak menuruti OPM, mereka terancam, baik harta berupa hasil kebun dan ternak maupun nyawa,’’ungkapnya.

Lebih lanjut diutarakannya, warga yang direkrut kemudian dilatih cara berperang gerilya, serta menggunakan senjata api hasil rampasan dari
TNI/Polri.

“Sistem gerilya inilah yang menyulitkan aparat dalam menumpas kelompok separatis, sebab sulit membedakan masyarakat biasa dan OPM,’’ tukasnya.

Sebenarnys, kata Nesko, jika aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri bersatu melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis, warga masyarakat sudah barang tentu memiliki keberanian
untuk membatu aparat keamanan.

“Warga belum memiliki keberanian untuk ikut mengejar kelompok separatis karena, aparat keamanan terkesan belum juga serius melakukan pengejaran,’’ tukas mantan Ketua KPUD Puncak Jaya itu.

Nesko sangat berharap, aparat keamanan yang ada di Puncak Jaya bersatu dan memiliki komitmen yang sama untuk mengejar dan menangkap kelompok OPM.

Bila tidak, mereka akan terus melancarkan aksi yang meresahkan warga dan merongrong kedaulatan NKRI. “Jangan sampai OPM terus menerus memaksa warga untuk bergabung dalam kelompoknya. Aparat harus segera bertindak menumpas mereka,’’ tandasnya.

Menurut Nesko, OPM pimpinan Goliat Tabuni terdiri tiga faksi, yakni faksi Yarius Telenggen, Mbonait Telenggen dan Leka Telenggen. Mereka menggunakan puluhan senjata api jenis AK buatam China, M16 dan SS1. (umi)

Laporan: Banjir Ambarita| Papua • VIVAnews
Rabu, 28 April 2010, 17:52 WIB
Elin Yunita Kristanti

Lukas Enembe: Operasi Menumpas TPN/OPM

PIDATO : Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat memberikan arahan dalam suatu kegiatan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.
Jayapura [PAPOS] - Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menegaskan, pihaknya siap mengungsikan penduduknya bila TNI/Polri melakukan operasi, guna menumpas kelompok separatis bersenjata TPN/OPM yang aktifitasnya sudah sangat meresahkan masyarakat di Distrik Meurok

" Kami siap mengungsikan penduduk sehingga pelaksanaan operasi tersebut tidak berimbas ke warga sipil," tegas Bupati Enembe menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Selasa(27/4) kemarin.

.Diakuinya, saat ini sepak terjang kelompok sipil bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu sudah sangat meresahkan , karena mereka (TPN/OPM) tidak saja menyerang aparat keamanan baik TNI maupun Polri tetapi juga warga sipil.

Apalagi, jelas Bupati Enembe, selain menyerang dan membunuh warga sipil, TPN/OPM juga membakar berbagai bangunan pemerintah yang ada seperti sekolah, puskesmas maupun kantor distrik.

Dalam melakukan aksinya, TPN/OPM membakar semua fasilitas yang dibangun pemerintah serta merampas ternak seperti babi milik penduduk. "Aparat keamanan harus bertindak tegas karena berbagai pendekatan yang dilakukan pemda tidak membuahkan hasil yang maksimal, padahal pihaknya sudah melakukan pendekatan sosial budaya," tegas Enembe.

Menurut Bupati Puncak Jaya , sejak tahun 2002 kelompok TPN/OPM sering melancarkan penyerangan hingga mengakibatkan banyak warga sipil dan aparat keamanan tewas serta menghambat pembangunan di kawasan itu.

Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengakui, masalah yang dihadapi daerahnya sudah dilaporkan ke Gubernur Papua Barnabas Suebu,Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hotman Marbun, Kapolda Papua yang diwakili Irwasda Kombes Pol Chaidir dan Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Supriyadi serta Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.

Bahkan Senin malam (26/4) sudah dilakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil . Namun pertemuan tesebut belum menghasilkan langkah yang akan diambil sehingga dijadwalkan akan dibahas seminggu lagi.

"Mudah- mudahan dalam pertemuan nanti dapat diambil langkah yang tepat guna menangani masalah tersebut," harap Bupati Enembe. [anyong/ant]

OPM Rekrut Ratusan Warga Papua

VIVAnews - Dalam setahun terakhir, kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di bawah pimpinan Goliat Tabuni, yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya Papua, diduga merekrut ratusan warga menjadi anggota.

Warga kemudian dilatih menggunakan senjata dan berperang gerilya. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Nesko Wenda kepada VIVAnews di Jayapura, Rabu 28 April 2010.

�Dari informasi yang kami peroleh, ada sekitar 400 warga dari berbagai Distrik di Puncak Jaya berhasil direkrut menjadi anggota OPM pimpinan Goliat Tabuni. Selanjutnya mereka dididik di markas OPM di Tingginambut,�� ujarnya.

Warga direkrut dalam kondisi terpaksa, pasalnya, jika tidak mengindahkan keinginan kelompok OPM yang terkenal sadis itu, harta bahkan nyawa mereka bisa melayang.

�Sebagian warga dalam kondisi dilema dan tertekan. Bila tidak menuruti OPM, mereka terancam, baik harta berupa hasil kebun dan ternak maupun nyawa,��ungkapnya.

Lebih lanjut diutarakannya, warga yang direkrut kemudian dilatih cara berperang gerilya, serta menggunakan senjata api hasil rampasan dari
TNI/Polri.

�Sistem gerilya inilah yang menyulitkan aparat dalam menumpas kelompok separatis, sebab sulit membedakan masyarakat biasa dan OPM,�� tukasnya.

Sebenarnys, kata Nesko, jika aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri bersatu melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis, warga masyarakat sudah barang tentu memiliki keberanian
untuk membatu aparat keamanan.

�Warga belum memiliki keberanian untuk ikut mengejar kelompok separatis karena, aparat keamanan terkesan belum juga serius melakukan pengejaran,�� tukas mantan Ketua KPUD Puncak Jaya itu.

Nesko sangat berharap, aparat keamanan yang ada di Puncak Jaya bersatu dan memiliki komitmen yang sama untuk mengejar dan menangkap kelompok OPM.

Bila tidak, mereka akan terus melancarkan aksi yang meresahkan warga dan merongrong kedaulatan NKRI. �Jangan sampai OPM terus menerus memaksa warga untuk bergabung dalam kelompoknya. Aparat harus segera bertindak menumpas mereka,�� tandasnya.

Menurut Nesko, OPM pimpinan Goliat Tabuni terdiri tiga faksi, yakni faksi Yarius Telenggen, Mbonait Telenggen dan Leka Telenggen. Mereka menggunakan puluhan senjata api jenis AK buatam China, M16 dan SS1. (umi)

Laporan: Banjir Ambarita| Papua � VIVAnews
Rabu, 28 April 2010, 17:52 WIB
Elin Yunita Kristanti

Lukas Enembe: Operasi Menumpas TPN/OPM

PIDATO : Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat memberikan arahan dalam suatu kegiatan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.
Jayapura [PAPOS] - Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menegaskan, pihaknya siap mengungsikan penduduknya bila TNI/Polri melakukan operasi, guna menumpas kelompok separatis bersenjata TPN/OPM yang aktifitasnya sudah sangat meresahkan masyarakat di Distrik Meurok

" Kami siap mengungsikan penduduk sehingga pelaksanaan operasi tersebut tidak berimbas ke warga sipil," tegas Bupati Enembe menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Selasa(27/4) kemarin.

.Diakuinya, saat ini sepak terjang kelompok sipil bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu sudah sangat meresahkan , karena mereka (TPN/OPM) tidak saja menyerang aparat keamanan baik TNI maupun Polri tetapi juga warga sipil.

Apalagi, jelas Bupati Enembe, selain menyerang dan membunuh warga sipil, TPN/OPM juga membakar berbagai bangunan pemerintah yang ada seperti sekolah, puskesmas maupun kantor distrik.

Dalam melakukan aksinya, TPN/OPM membakar semua fasilitas yang dibangun pemerintah serta merampas ternak seperti babi milik penduduk. "Aparat keamanan harus bertindak tegas karena berbagai pendekatan yang dilakukan pemda tidak membuahkan hasil yang maksimal, padahal pihaknya sudah melakukan pendekatan sosial budaya," tegas Enembe.

Menurut Bupati Puncak Jaya , sejak tahun 2002 kelompok TPN/OPM sering melancarkan penyerangan hingga mengakibatkan banyak warga sipil dan aparat keamanan tewas serta menghambat pembangunan di kawasan itu.

Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengakui, masalah yang dihadapi daerahnya sudah dilaporkan ke Gubernur Papua Barnabas Suebu,Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hotman Marbun, Kapolda Papua yang diwakili Irwasda Kombes Pol Chaidir dan Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Supriyadi serta Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.

Bahkan Senin malam (26/4) sudah dilakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil . Namun pertemuan tesebut belum menghasilkan langkah yang akan diambil sehingga dijadwalkan akan dibahas seminggu lagi.

"Mudah- mudahan dalam pertemuan nanti dapat diambil langkah yang tepat guna menangani masalah tersebut," harap Bupati Enembe. [anyong/ant]

Keputusan tentang Perubahan Istilah dalam Organisasi dan Nama Negara

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
NOMOR:10/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/VI/2009
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA
Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
Menimbang:
1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
Mengingat:
1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu ‘Hai, Tanahku Papua’ sebagai Lagu Kebangsaan;
3. Gouvernementsblad van nederlands-Niew Guinea Nomor 70, tanggal 20 November 1961 mengenai tatacara Pengibaran bendera Bintang Kejora sebelum penyerahan kedaulatan 1 Juli 1970;
4. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 68, 5 April 1961 mengenai pembentukan Nieuw Guinea Raad sebagai wakil Rakyat yang menjalankan tugas-tugas mempersiapkan penyerahan kedaulatan dari kolonial Belanda kepada Pemerintah West Papua;
5. Resolusi Kongres Rakyat Papua I, 1 Desember 1961;
6. Tulisan Nama dan Semboyan Negara sebagaimana tercetak pada Lambang Negara Burung Mambruk;
7. Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua, Waris Raya, 1 Juli 1971;
8. Anggaran Dasar Organisasi Papua Merdeka;
9. Resolusi Kongres Rakyat Papua II, 4 Juni 2000;
10. Keputusan Kongres TPN/OPM PB. Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Resolusi Kongres TPN/OPM Papua Barat Tahun 2006;
11. Anggaran Dasar Tentara Revolusi Papua Barat;
Memperhatikan:
1. Konsolidasi dan Restrukturisasi Organisasi Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, 3 Desember 2006;
2. Permainan istilah dan Nama secara sistematis oleh pihak penjajah selama ini telah nyata bertujuan dan terbukti menghilangkan jatidiri bangsa dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka dan juga telah membentuk opini yang salah ditingkat lokal, nasional, regional dan global tentang jatidiri bangsa dan perjuangan Papua Merdeka;
3. Fenomena penyalahgunaan nama dan istilah di kalangan publik marak terjadi sebagai akibat permainan pihak penjajah dimaksud selama ini secara perlahan-lahan tetapi pasti berakibat mengaburkan roh dan identitas asli bangsa Papua dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Pertama, nama Negara dari bangsa Papua yang mendiami Pulau New Guinea bagian Barat, yang sebelumnya disebut Netherlands New Guinea atau Nederlands-Nieuw-Guinea ialah “West Papua”;
2. Kedua, istilah “West Papua” sebagai nama sebuah Negara digunakan dalam semua bahasa karena nama dari entitas identitas sebagaimana tertera dalam Lambang Negara Burung Mambruk tidak dapat diterjemahkan;
3. Ketiga, sebagai tindak lanjut dari penyesuaian nama Negara dimaksud, maka nama organisasi sayap militer dan sayap politik serta organisasi pendukung lainnya yang merujuk kepada Nama Negara agar menggunakan istilah “West Papua” dalam semua bahasa;
4. Keempat, penggunaan Nama Bangsa “Papua” serta istilah-istilah lain tetap merujuk kepada Resolusi Kongres Rakyat Papua I, 1 Desember 1961 dan Resolusi Kongres Tentara Pembebasan Nasional (TPN/OPM) I, 2006;
5. Kelima, nama “Papua Barat” masih dapat digunakan dalam bahasa Melayu untuk merujuk kepada wilayah geografis pulau New Guinea bagian Barat, parallel dengan nama-nama lainnya seperti Irian Barat, atau New Guinea Barat;
6. Keenam, bilamana tedapat kekeliruan atau kekurangan atau untuk melengkapinya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
7. Ketujuh, Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.


Ditetapkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 21 Oktober 2009
------------------------------------------------------
Panglima,








Mathias Wenda, Gen. TRWP.
NBP.: A.001076

Keputusan tentang Perubahan Istilah dalam Organisasi dan Nama Negara

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
NOMOR:10/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/VI/2009
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA
Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
Menimbang:
1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
Mengingat:
1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu �Hai, Tanahku Papua� sebagai Lagu Kebangsaan;
3. Gouvernementsblad van nederlands-Niew Guinea Nomor 70, tanggal 20 November 1961 mengenai tatacara Pengibaran bendera Bintang Kejora sebelum penyerahan kedaulatan 1 Juli 1970;
4. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 68, 5 April 1961 mengenai pembentukan Nieuw Guinea Raad sebagai wakil Rakyat yang menjalankan tugas-tugas mempersiapkan penyerahan kedaulatan dari kolonial Belanda kepada Pemerintah West Papua;
5. Resolusi Kongres Rakyat Papua I, 1 Desember 1961;
6. Tulisan Nama dan Semboyan Negara sebagaimana tercetak pada Lambang Negara Burung Mambruk;
7. Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua, Waris Raya, 1 Juli 1971;
8. Anggaran Dasar Organisasi Papua Merdeka;
9. Resolusi Kongres Rakyat Papua II, 4 Juni 2000;
10. Keputusan Kongres TPN/OPM PB. Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Resolusi Kongres TPN/OPM Papua Barat Tahun 2006;
11. Anggaran Dasar Tentara Revolusi Papua Barat;
Memperhatikan:
1. Konsolidasi dan Restrukturisasi Organisasi Tentara Pembebasan Nasional � Organisasi Papua Merdeka, 3 Desember 2006;
2. Permainan istilah dan Nama secara sistematis oleh pihak penjajah selama ini telah nyata bertujuan dan terbukti menghilangkan jatidiri bangsa dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka dan juga telah membentuk opini yang salah ditingkat lokal, nasional, regional dan global tentang jatidiri bangsa dan perjuangan Papua Merdeka;
3. Fenomena penyalahgunaan nama dan istilah di kalangan publik marak terjadi sebagai akibat permainan pihak penjajah dimaksud selama ini secara perlahan-lahan tetapi pasti berakibat mengaburkan roh dan identitas asli bangsa Papua dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Pertama, nama Negara dari bangsa Papua yang mendiami Pulau New Guinea bagian Barat, yang sebelumnya disebut Netherlands New Guinea atau Nederlands-Nieuw-Guinea ialah �West Papua�;
2. Kedua, istilah �West Papua� sebagai nama sebuah Negara digunakan dalam semua bahasa karena nama dari entitas identitas sebagaimana tertera dalam Lambang Negara Burung Mambruk tidak dapat diterjemahkan;
3. Ketiga, sebagai tindak lanjut dari penyesuaian nama Negara dimaksud, maka nama organisasi sayap militer dan sayap politik serta organisasi pendukung lainnya yang merujuk kepada Nama Negara agar menggunakan istilah �West Papua� dalam semua bahasa;
4. Keempat, penggunaan Nama Bangsa �Papua� serta istilah-istilah lain tetap merujuk kepada Resolusi Kongres Rakyat Papua I, 1 Desember 1961 dan Resolusi Kongres Tentara Pembebasan Nasional (TPN/OPM) I, 2006;
5. Kelima, nama �Papua Barat� masih dapat digunakan dalam bahasa Melayu untuk merujuk kepada wilayah geografis pulau New Guinea bagian Barat, parallel dengan nama-nama lainnya seperti Irian Barat, atau New Guinea Barat;
6. Keenam, bilamana tedapat kekeliruan atau kekurangan atau untuk melengkapinya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
7. Ketujuh, Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.


Ditetapkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 21 Oktober 2009
------------------------------------------------------
Panglima,








Mathias Wenda, Gen. TRWP.
NBP.: A.001076

Pelaku Penembakan Karyawan PT Modern Kelompok OPM

jayapura [PAPOS]- Sony Timbuat, Korban selamat kasus penembakan di kampung Mewulok, Mulia, kabupaten Puncak Jaya, pada Selasa (13/4) lalu mengatakan, pelaku aksi anarkis yang menewaskan tiga orang rekannya itu adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Yang menghadang kami dan menembak mati tiga orang rekan kerja saya adalah OPM," katanya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu.

Sony Timbuat yang juga didampingi Reinhart Satya, keluarga dari Ellimus Ramandey Satya dan Hans Ling Satya yang merupakan korban tewas dalam penembakan itu menjelaskan, kronologis kejadian penembakan itu ketika para pekerja PT Modern yang sedang membangun jalan dan jembatan di kampung Mewulok, sedang dalam iringan menggunakan tiga unit truk menuju lokasi pekerjaan.

Tiba-tiba muncul dua orang dari dalam hutan bersenjata busur dan panah, lantas meminta agar rombongan menghentikan mobil, lalu menyuruh semua penumpangnya turun dan duduk di pinggir jalan.

"Setelah kami semua sudah turun dari mobil, muncul dua orang pria lagi dari dalam hutan dengan senjata api standar TNI/Polri dan langsung menembak empat orang rekan saya," ujar Sony Timbuat yang mengaku berhasil melarikan diri setelah melihat para rekannya ditembak, karena ia menumpang di truk yang berada pada barisan paling belakang.

Sony Timbuat lebih tegas dan meyakini kalau pelaku penyerangan dan penembakan yang menewaskan tiga orang rekannya itu adalah OPM, setelah melihat foto yang diberikan keluarga korban tewas yakni Ellimus Ramandey satya dan Hans Ling Satya, yang sebelumnya dikirimkan oleh korban.

Dalam foto itu terlihat Hans Ling Satya tampak akrab dengan beberapa orang yang diduga sebagai gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Yang menembak rekan-rekan saya adalah dua orang yang memegang senjata dalam foto ini," kata Sony Timbuat, setelah memperhatikan dengan seksama foto bersangkutan.

Sementara menyinggung nama orang dalam foto itu, dirinya mengaku tidak mengetahuinya.

"Mereka ini memang sering meminta uang kepada warga ataupun sopir mobil yang melintasi daerahnya," kata Sony Timbuat.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang, masing masing Elianus Ramanday (32) dan Hans Ling Satya (30) dan Asbulah (51), dilaporkan menjadi korban penembakan dan tindak kekerasan oleh kelompok tak dikenal yang diduga OPM pada Selasa (13/4) lalu di kampung Mewoluk, Distrik Mulia, kabupaten Puncak Jaya.

Ketiga korban tewas merupakan karyawan PT Modern yang pada saat kejadian sedang bersama beberapa orang rekannya yang lain (berhasil melarikan diri dari serangan OPM), saat terjadi penembakan.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Alek Korwa yang dihubungi wartawan, saat itu mengatakan, dari keterangan dua karyawan PT.Modern, yang berhasil menyelamatkan diri, mereka diserang kelompok bersenjata yang diduga OPM.

"Saat menyerang karyawan PT.Modern yang sedang menuju tempat pengerjaan pembangunan jalan di kawasan itu, OPM bersenjatakan empat pucuk senjata api serta senjata tradisional seperti panah, kampak dan parang," katanya.[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos   
Senin, 26 April 2010 00:00

TPN/OPM Teror Warga

del.icio.us Tags: baku tembak,features,gerilya rimba,gelagat Papua Merdeka

JAYAPURA [PAPOS]- Gerakan Papua Merdeka (GPK) pimpinan Goliat Tabuni akhir-akhir ini terus melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat di Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya. Mereka memiliki sekitar 500 anggota dan memiliki 200-300 pucuk senjata.

Kepala Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Mambut Kabupaten Puncak Jaya, Sem Telenggeng kepada Papua Pos, Sabtu (24/4) di Abepura, mengatakan peristiwa pembakan yang terjadi di Distrik Nimboluk yang menewaskan 3 karyawan PT. Modern merupakan rentetan peristiwa teror yang dilakukan kelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni.

Dimana penembakan terhadap karyawan PT. Modern adalah kelompok Goliat Tabuni yang dipimpin Komandan Kompi, Renius Talenggeng.

“ Yang melakukan penembakan terhadap karyawan PT. Modern itu adalah kelompok Goliat Tabuni dengan pimpinan Kompi, Renius Talenggen,” katanya.

Bahkan menurut Kadistrik ini, saat ini kelompok yang dipimpin Renius Talenggeng sangat meresahkan masyarakat di Distrik Nimboluk terutama di Kampung Kurulena pasalnya kelompok tersebut sering melakukan teror dan intimidasi terhadap warga kampung tersebut.

“ Kelompok yang dipimpin Renius Talenggeng sering masuk keluar kampung dan menjarah makanan dan ternak warga kampung setempat,” ujarnya.

Bahkan dia mengatakan, kelompok tersebut masuk ke kampung warga lengkap dengan persenjataan, kemudian mereka mengambil ternak warga berupa babi dan hasil kebun milik warga berupa sayur dan ubi-ubian semuanya,”kata Sem.

Bahkan saat mereka mengambil ternak dan bahan makanan warga, kelompok ini sering menodong warga dengan senjata apabila warga tidak menyerakan apa yang mereka inginkan dan mereka tak segan-segan melukai warga bahkan mengancam akan membunuh warga apabila tidak memberikan apa yang mereka inginkan.

Yang lebih para lagi kalau kelompok tersebut mengeluarkan satu tembakan ke udara berati warga kampung harus membayar uang peluru yang ditembak tersebut sebesar satu juta rupiah.

Lebih jauh Sem mengatakan, Kelompok ini telah melakukan teror dan intimidasi terhadap warga di kampung Kurulena sejak dua tahun lalu (2008) sampai sekarang, namun warga tidak mampu berbuat apa-apa hanya pasrah lantara kelompok itu sangat banyak sekitar 500 orang yang dilengkapi dengan sejata organik yang diperkirakan sekitar 100 sampai 200 pucuk senjata.

Akibat gangguang keamanan dan setelah penembakan terhadap karyawan PT.Modern itu, kata Sam, warga kampung Kurulena pun merasa terancam dan takut karena pemembakan terjadi didekat kampung tersebut sehingga warga memilih mengungsi ke kota Mulia meninggalkan kampung.

Menurutnya, penembakan terhadap karyawan PT. Modern itu hanya masalah sepele, dimana kelompok Goliat Tabuni dimpimpin Telenggeng meminta uang dari PT Modern sebesar Rp 100 juta namun yang diberikan PT. Modern hanya Rp 50 juta, sehingga kelompok yang bersangkutan marah lalu melakukan penembakan terhadap karyawan PT Modern tersebut yang menewaskan 3 orang.

“Peristiwa penembakan itu membuat warga kampung Kurulena mesara terancam lantara sebelum peristiwa penembakan itu, Kelompok Talenggeng sering melakukan teror terhadap warga kampung yang selama ini membantu perusahaan untuk pembangunan jalan tersebut. Dan saat ini warga kampung akhirnya memilih mengungsi meninggalkan kampung ke kota Mulia,” papar Sem.

Selain warga kampung Kurelena, ada beberapa kampung di Distrik Nimboluk juga menggungsi ke Kota Mulia, lantara mereka terancam dari kelompok Goliat Tabuni yang dipimpin oleh Renius Talenggeng.[eka]

Ditulis oleh Eka/Papua   
Senin, 26 April 2010 00:00

Pelaku Penembakan Karyawan PT Modern Kelompok OPM

jayapura [PAPOS]- Sony Timbuat, Korban selamat kasus penembakan di kampung Mewulok, Mulia, kabupaten Puncak Jaya, pada Selasa (13/4) lalu mengatakan, pelaku aksi anarkis yang menewaskan tiga orang rekannya itu adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Yang menghadang kami dan menembak mati tiga orang rekan kerja saya adalah OPM," katanya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu.

Sony Timbuat yang juga didampingi Reinhart Satya, keluarga dari Ellimus Ramandey Satya dan Hans Ling Satya yang merupakan korban tewas dalam penembakan itu menjelaskan, kronologis kejadian penembakan itu ketika para pekerja PT Modern yang sedang membangun jalan dan jembatan di kampung Mewulok, sedang dalam iringan menggunakan tiga unit truk menuju lokasi pekerjaan.

Tiba-tiba muncul dua orang dari dalam hutan bersenjata busur dan panah, lantas meminta agar rombongan menghentikan mobil, lalu menyuruh semua penumpangnya turun dan duduk di pinggir jalan.

"Setelah kami semua sudah turun dari mobil, muncul dua orang pria lagi dari dalam hutan dengan senjata api standar TNI/Polri dan langsung menembak empat orang rekan saya," ujar Sony Timbuat yang mengaku berhasil melarikan diri setelah melihat para rekannya ditembak, karena ia menumpang di truk yang berada pada barisan paling belakang.

Sony Timbuat lebih tegas dan meyakini kalau pelaku penyerangan dan penembakan yang menewaskan tiga orang rekannya itu adalah OPM, setelah melihat foto yang diberikan keluarga korban tewas yakni Ellimus Ramandey satya dan Hans Ling Satya, yang sebelumnya dikirimkan oleh korban.

Dalam foto itu terlihat Hans Ling Satya tampak akrab dengan beberapa orang yang diduga sebagai gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Yang menembak rekan-rekan saya adalah dua orang yang memegang senjata dalam foto ini," kata Sony Timbuat, setelah memperhatikan dengan seksama foto bersangkutan.

Sementara menyinggung nama orang dalam foto itu, dirinya mengaku tidak mengetahuinya.

"Mereka ini memang sering meminta uang kepada warga ataupun sopir mobil yang melintasi daerahnya," kata Sony Timbuat.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang, masing masing Elianus Ramanday (32) dan Hans Ling Satya (30) dan Asbulah (51), dilaporkan menjadi korban penembakan dan tindak kekerasan oleh kelompok tak dikenal yang diduga OPM pada Selasa (13/4) lalu di kampung Mewoluk, Distrik Mulia, kabupaten Puncak Jaya.

Ketiga korban tewas merupakan karyawan PT Modern yang pada saat kejadian sedang bersama beberapa orang rekannya yang lain (berhasil melarikan diri dari serangan OPM), saat terjadi penembakan.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Alek Korwa yang dihubungi wartawan, saat itu mengatakan, dari keterangan dua karyawan PT.Modern, yang berhasil menyelamatkan diri, mereka diserang kelompok bersenjata yang diduga OPM.

"Saat menyerang karyawan PT.Modern yang sedang menuju tempat pengerjaan pembangunan jalan di kawasan itu, OPM bersenjatakan empat pucuk senjata api serta senjata tradisional seperti panah, kampak dan parang," katanya.[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos   
Senin, 26 April 2010 00:00

TPN/OPM Teror Warga

del.icio.us Tags: baku tembak,features,gerilya rimba,gelagat Papua Merdeka

JAYAPURA [PAPOS]- Gerakan Papua Merdeka (GPK) pimpinan Goliat Tabuni akhir-akhir ini terus melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat di Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya. Mereka memiliki sekitar 500 anggota dan memiliki 200-300 pucuk senjata.

Kepala Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Mambut Kabupaten Puncak Jaya, Sem Telenggeng kepada Papua Pos, Sabtu (24/4) di Abepura, mengatakan peristiwa pembakan yang terjadi di Distrik Nimboluk yang menewaskan 3 karyawan PT. Modern merupakan rentetan peristiwa teror yang dilakukan kelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni.

Dimana penembakan terhadap karyawan PT. Modern adalah kelompok Goliat Tabuni yang dipimpin Komandan Kompi, Renius Talenggeng.

� Yang melakukan penembakan terhadap karyawan PT. Modern itu adalah kelompok Goliat Tabuni dengan pimpinan Kompi, Renius Talenggen,� katanya.

Bahkan menurut Kadistrik ini, saat ini kelompok yang dipimpin Renius Talenggeng sangat meresahkan masyarakat di Distrik Nimboluk terutama di Kampung Kurulena pasalnya kelompok tersebut sering melakukan teror dan intimidasi terhadap warga kampung tersebut.

� Kelompok yang dipimpin Renius Talenggeng sering masuk keluar kampung dan menjarah makanan dan ternak warga kampung setempat,� ujarnya.

Bahkan dia mengatakan, kelompok tersebut masuk ke kampung warga lengkap dengan persenjataan, kemudian mereka mengambil ternak warga berupa babi dan hasil kebun milik warga berupa sayur dan ubi-ubian semuanya,�kata Sem.

Bahkan saat mereka mengambil ternak dan bahan makanan warga, kelompok ini sering menodong warga dengan senjata apabila warga tidak menyerakan apa yang mereka inginkan dan mereka tak segan-segan melukai warga bahkan mengancam akan membunuh warga apabila tidak memberikan apa yang mereka inginkan.

Yang lebih para lagi kalau kelompok tersebut mengeluarkan satu tembakan ke udara berati warga kampung harus membayar uang peluru yang ditembak tersebut sebesar satu juta rupiah.

Lebih jauh Sem mengatakan, Kelompok ini telah melakukan teror dan intimidasi terhadap warga di kampung Kurulena sejak dua tahun lalu (2008) sampai sekarang, namun warga tidak mampu berbuat apa-apa hanya pasrah lantara kelompok itu sangat banyak sekitar 500 orang yang dilengkapi dengan sejata organik yang diperkirakan sekitar 100 sampai 200 pucuk senjata.

Akibat gangguang keamanan dan setelah penembakan terhadap karyawan PT.Modern itu, kata Sam, warga kampung Kurulena pun merasa terancam dan takut karena pemembakan terjadi didekat kampung tersebut sehingga warga memilih mengungsi ke kota Mulia meninggalkan kampung.

Menurutnya, penembakan terhadap karyawan PT. Modern itu hanya masalah sepele, dimana kelompok Goliat Tabuni dimpimpin Telenggeng meminta uang dari PT Modern sebesar Rp 100 juta namun yang diberikan PT. Modern hanya Rp 50 juta, sehingga kelompok yang bersangkutan marah lalu melakukan penembakan terhadap karyawan PT Modern tersebut yang menewaskan 3 orang.

�Peristiwa penembakan itu membuat warga kampung Kurulena mesara terancam lantara sebelum peristiwa penembakan itu, Kelompok Talenggeng sering melakukan teror terhadap warga kampung yang selama ini membantu perusahaan untuk pembangunan jalan tersebut. Dan saat ini warga kampung akhirnya memilih mengungsi meninggalkan kampung ke kota Mulia,� papar Sem.

Selain warga kampung Kurelena, ada beberapa kampung di Distrik Nimboluk juga menggungsi ke Kota Mulia, lantara mereka terancam dari kelompok Goliat Tabuni yang dipimpin oleh Renius Talenggeng.[eka]

Ditulis oleh Eka/Papua   
Senin, 26 April 2010 00:00